Default Width dan Height di Tag Marquee | Dirgahayu ke 75 Republik Indonesia, Indonesia Maju | Terima Kasih Atas Partisipasi Anda Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sanggau | Dukung dan Sukseskan Pemilihan Serentak 9 Desember 2020 | Selalu Gunakan Masker Saat Berada Diluar Rumah Guna Mencegah Penularan Virus Covid-19 | Kunjungi Rumah Pintar Pemilu "Sangga Data" KPU Kabupaten Sanggau Jl. Jend. Sudirman km 9 Bunut Sanggau Dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan | Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan : Laporkan Jika Ada Keluarga Anda Yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih dan Perubahan Identitas Kependudukan Dengan Cara Mengisi Formulir Tanggapan Masyarakat Yang Tersedia di Website Resmi KPU Kabupaten Sanggau | Segera Miliki KTP Elektronik Agar Anda Dapat Memilih Dalam Pemilu Maupun Pilkada Kamis, 29 Oktober 2020

Sanggau, kpu-sanggaukab.go.id | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) , Kamis (08/10/2020) siang.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalbar dilakukan secara daring, dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ramdan dihadiri Anggota KPU Provinsi Kalbar, Sekretaris KPU Provinsi Kalbar beserta jajaran serta Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM dan Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Dalam sambutannya Ramdan mengatakan bahwa kegiatan Rakor ini rutin dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi Kalbar, namun kali ini diperluas sampai tingkat KPU Kabupaten/Kota. Ramdan menambahkan bahwa PPID bukan hanya ada di lembaga KPU saja, namun lembaga lain juga menyelenggarakan PPID sebagai bentuk implementasi dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Infomasi Publik. “Setiap lembaga¬† yang dibiayai oleh APBN atapun APBD harus menyediakan layanan publik berupa informasi. Bagi KPU, informasi adalah salah satu bentuk wujud tranparansi penyelenggara pemilu.” tegas Ramdan.

Selanjutnya Anggota KPU provinsi Kalbar Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Lomon memaparkan tentang dasar hukum pelaksanaan PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Secara teknis penerapan dan pengelolaan PPID disampaikan oleh Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Kalimantan Barat, Deni Trisna Dyah. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta Rakor.| Hupmas KPU Sanggau

Categories:

Tags:

Comments are closed

Date Otomatis